www.infomoneter.com-
Banyak pemimpin daerah dipilih oleh partai politik sehingga kepemimpinan mereka di daerah bersifat instan.
Berbeda kalau posisi itu dibangun dari karir, sehingga akan lebih banyak mengetahui kondisi daerahnya,
Terutama permasalahan yang dihadapi dan apa yang harus dilakukan.
Problemnya adalah pemimpin yang dipilih secara instan itu tidak mendukung dirinya sebagai pemimpin dan menyulitkan dia.
Akhirnya menjadi bupati atau walikota menjadi mahal.
Hal tersebut dikemukakan Advisor Lembaga Pusat Studi dan Komunikasi Pemerintahan (Puskopem), Eddie Priyono, dalam diskusi pemerintahan daerah di Jakarta Senin (14/01/2013).
Banyak pemimpin daerah dipilih oleh partai politik sehingga kepemimpinan mereka di daerah bersifat instan.
Berbeda kalau posisi itu dibangun dari karir, sehingga akan lebih banyak mengetahui kondisi daerahnya,
Terutama permasalahan yang dihadapi dan apa yang harus dilakukan.
Problemnya adalah pemimpin yang dipilih secara instan itu tidak mendukung dirinya sebagai pemimpin dan menyulitkan dia.
Akhirnya menjadi bupati atau walikota menjadi mahal.
Hal tersebut dikemukakan Advisor Lembaga Pusat Studi dan Komunikasi Pemerintahan (Puskopem), Eddie Priyono, dalam diskusi pemerintahan daerah di Jakarta Senin (14/01/2013).
Menurut mantan CEO PT Delta Jakarta Tbk ini, seorang pemimpin harus
mengetahui roda pemerintahan dibawahnya.
Terutama seberapa jauh efektivitas pemerintahan sehingga penyelenggara pemerintahan harus mengukur kinerja pemerintahan mereka.
Bupati, wakil bupati, sekda dan kepala dinas , kata dia harus memahami apa yang disebut balance scorecard .
Ini mengenai targetnya apa, kinerjanya apa.
“Seorang bupati harus mempunyai alat ukur, terutama itu yang dia pantau untuk setiap kepala dinas. Dia harus mengetahui apa yang dicapai dibawah dia,”ujarnya.
Terutama seberapa jauh efektivitas pemerintahan sehingga penyelenggara pemerintahan harus mengukur kinerja pemerintahan mereka.
Bupati, wakil bupati, sekda dan kepala dinas , kata dia harus memahami apa yang disebut balance scorecard .
Ini mengenai targetnya apa, kinerjanya apa.
“Seorang bupati harus mempunyai alat ukur, terutama itu yang dia pantau untuk setiap kepala dinas. Dia harus mengetahui apa yang dicapai dibawah dia,”ujarnya.
Eddie mengatakan, kekuatan setiap kabupaten itu berbeda-beda sehingga
seorang bupati harus memiliki terobosan dan program yang sesuai dengan
kebutuhan daerahnya , dan perlu menggunakan sebuah alat ukur yang
disebut " BALANCE SCORECARD ".
Lembaga Puskopem kata Eddie memang sangat konsen terhadap pelatihan kepemimpinan daerah terutama konsep balance scorecard.
“Apabila daerah meminta, kita biasanya ke setiap daerah melakukan survey, membedah permasalahan lalu memberikan pelatihan balance scorecard sehingga pemimpin daerah mulai bupati, wakil, sekda dan kepala dinas bisa menjalankan pemerintahannya secara efektif,”ujarnya.
Jadi menurutnya, dengan scorecard sebuah organisasi pemerintahan
dapat mengukur performance dari sisi keuangan, operasional pemerintahan,
terobosan atau inovasi yang dilakukan terhadap pemerintahannya .
Tim redaksi (infomoneter@yahoo.co.id)
Tim redaksi (infomoneter@yahoo.co.id)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.