“ BPJS-Kesehatan harus sehat “

Majalah Human Capital Journal'

drs Eddie Priyono MM.
Penasehat Lembaga Pusat Studi dan Komunikasi Pemerintahan ( PUSKOPEM ) , Managing Director PT Victory Group.

Dalam suatu pertemuan Budget Tahunan disalah satu korporasi yang telah go public di Jakarta , yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris bersama Dewan Direksi , terjadi satu diskusi yang luarbiasa alot ,bahkan sampai deadlock , dan harus ditunda keesokan harinya.

Perdebatan tentang perencanaan budget tahunan  menyangkut kesejahteraan karyawan khususnya biaya pengobatan dan rawat inap , yang setiap tahun meningkat dengan tajam , dan bagaimana membuat antisipasi untuk mengendalikan besarnya biaya ini , seolah menemui banyak kendala, baik eksternal , apalagi internal korporasi tersebut .

Disatu pihak , korporasi sangat commited untuk terus memberikan jaminan penuh biaya pengobatan dan rawat inap bagi karyawannya , sesuai yang tertera dalam “Kesepakatan Kerja Bersama” , yang telah berjalan sekian lama , dan sangat diapresiasi oleh Serikat Pekerja internal .

Manajemenpun sadar , inilah salah satu motivator dan added value bagi para talents, untuk terus memberikan kontribusi terbaiknya kepada korporasi. 
Namun dilain pihak tidak bisa dipungkiri , biaya pengobatan , apalagi biaya rawat inap di hampir semua rumah sakit , terus membumbung tinggi dan membuat semakin bengkaknya budget tahunan korporasi , yang notabene mengurangi Gross Profitnya.

Keesokan harinya , dalam suasana yang lebih segar , diskusi berlanjut , yang pada intinya tidak akan mengurangi kesejahteraan karyawan yang diterimanya selama ini , namun harus didapatkan  beberapa option yang bisa dipakai, untuk mengendalikan biaya .
Dimulai dengan alternatif untuk memindahkan semua tanggungan biaya medical ini ke asuransi, dan korporasi yang menanggung preminya, mengoptimalkan pengawasan penggunaan fasilitas , dengan lebih membatasi dokter dan Rumah Sakitnya, tentu dengan melibatkan dokter perusahaan , bersama klinik.

Hal inipun terkendala dengan posisi karyawan yang tersebar diseluruh wilayah , khususnya departemen Sales dan yang mendukung operasional disana, termasuk perwakilan Finance , Logistik dan lain lain.

Alternatif lain adalah mengoptimalkan fasilitas Jamsostek , karena saat itu lembaga inilah yang memberi fasilitas ini , dengan premi yang dibayar oleh korporasi , dan prosentase kecilnya dibayar oleh karyawan melalui pemotongan gaji perbulan.
Hal inipun mempunyai kendala besar , karena Jamsostek khususnya memberikan fasilitas rawat inap , dan lebih khusus lagi yang disebabkan oleh kecelakaan kerja, kematian dan tabungan hari tua.

Fasilitas tidak termasuk penggantian pengobatan jika tidak rawat inap , biaya dokter dan obat obatan
Karena selalu deadlock , dan memperkirakan alotnya mengubah KKB  bersama Serikat Pekerja internal yang membutuhkan waktu  , maka manajemen tetap menyetujui anggaran seperti tahun lalu , yaitu memberikan fasilitas medical penuh kepada karyawan dan keluarganya.

Satu option yang harus diikuti dengan peningkatan penjualan , untuk menyeimbangkan naiknya fasilitas kesehatan dengan naiknya gross profit , tahun depan.

B P J S Kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial –Kesehatan , merupakan program pemerintah yang dimulai pada 1 Januari 2014 yang lalu. Suatu terobosan kebijakan pemerintah yang luarbiasa , karena sejak tahun 2004 yang lalu , yaitu UU no 40 / 2004 hal ini telah disepakati dan disyahkan .
Pelaksanaan BPJS Kesehatan ini akan banyak sekali mengubah struktur perhitungan biaya, baik yang menyangkut dana yang dipersiapkan pemerintah , rumah sakit yang menangani terlebih dahulu , bahkan sampai ke korporasi yang harus lebih mengerti dan mendukung keputusan pemerintah ini.

Suatu kebetulan yang dinantikan banyak korporasi , dan membuatnya lebih bisa memprediksi budget tahunan dari biaya medical pertahunnya.

Dengan nilai premi 4% yang harus dibayar korporasi dari gaji karyawannya perbulan dan 0,5% dipotong dari gaji karyawan , adalah contoh bagaimana korporasi bisa lebih mendekati angka perkiraan biaya pertahunnya , dan ini akan lebih mempertajam perkiraan jumlah pengeluaran baik yang fixed maupun variable , yang juga  lebih akurat memprediksi angka pertumbuhan korporasi tahun depan.
BPJS- Kesehatan juga meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik , yang artinya termasuk biaya berobat ke dokter disaat karyawan sakit , yang selama ini dikeluhkan oleh korporasi karena sulit mendeteksi faktual dari sakitnya karyawan, termasuk pembelian obat yang menjadi pasien tersebut.

Sungguh satu program yang bukan hanya pro rakyat khususnya masyarakat yang dijajaran penghasilan minimal , tetapi juga satu kebijakan pemerintah yang pro ke bisnis , karena lebih memberikan peluang kepada korporasi untuk membuat budget tahunan yang lebih optimal dan akurat.

Memang bagi korporasi yang belum memberikan fasilitas medical terbaik bagi karyawannya , akan merasakan penambahan biaya yang terjadi dari pembayaran premi 4% dari gaji karyawannya. 
Tapi bukankah ini suatu cara meningkatkan pendapatan karyawan secara tidak langsung ??

Mungkinkah ini menjadi salah satu acuan dalam memperhitungkan upah minimal ?
Suatu poin yang bisa didiskusikan bersama Serikat Pekerja internal dikorporasi masing masing.

BPJS-Kesehatan seharusnya sehat.

Suatu program baru , sudah sewajarnya mengalami banyak hambatan , terutama karena memerlukan masa sosialisasi kesemua pihak.
Bisa dimengerti ,karena secara otomatis peserta Askes ,Jamsostek dan program lain fasilitas kesehatan, menjadi peserta dari BPJS-Kesehatan ,  sehingga pada 4 bulan pertama secara otomatis memiliki sejumlah 120 juta peserta. 
Fantastik.
Diperkirakan dalam tahun ini saja akan bertambah dengan 20 juta , dan akhir tahun 2019 sudah mencapai 250 juta peserta , atau hampir seluruh rakyat Indonesia.
WOOWW.

Suatu terobosan program kesejahteraan yang sangat bagus , walaupun kurang didengungkan ketengah masyarakat , entah kenapa . 
Atau mungkin berita Pemilu yang selalu hot , Korupsi , dan berita bombastis lainnya.
Padahal BPJS- Kesehatan adalah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat secara riil dan bisa dinikmati oleh semua kalangan.
Namun sebaliknya , banyak pertanyaan yang kembali kepada lembaga ini , dan  sangat sulit untuk dijawab , ditengah perjuangan ekonomi Indonesia yang menurut World Bank , kita sudah berada di level 10 besar dunia.

Tunggakan Rumah Sakit senilai Rp 1,8 trilyun yang diajukan  , dan belum dibayar , menimbulkan satu kekhawatiran  , sebenarnya sudah siapkah dana untuk BPJS –Kesehatan ini?
Ataukah ini sebatas persoalan administrasi yang masih baru , ataukah ada sistim birokrasi yang menjadi kendala?

Hanya pemerintah yang bisa menjawab dengan jujur , karena para pengamat BPJS-Kesehatan pun mengkawatirkan hal ini , yang bisa mengurangi kepercayaan rumah sakit kedepannya .

BPJS – Kesehatan seharusnya sehat terlebih dahulu , sebelum mengupayakan kesehatan masyarakatnya.
Suatu program yang sangat bagus sudah selayaknya didukung , dan layak mengapresiasi pemerintah untuk berjuang mensejahterakan masyarakatnya .


Dan sebaiknya Dewan Komisaris bersama Dewan Direksi dikorporasi diatas sudah bisa bernapas lega dengan hadirnya BPJS-Kesehatan ini .

BPJS-Kesehatan segera sehat untuk menyehatkan masyarakat.

Semoga.
eddie.priyono@yahoo.com